Opini Publik dalam Komunikasi Politik

Dalam komunikasi politik, pendapat umum atau opini publik (public opinion) diciptakan oleh komunikator politik. Sebagaimana yang ditegaskan Halloran bahwa para pemimpin politiklah yang menciptakan opini publik. Karl Popper (2005) menyatakan bahwa pemimpin politik merupakan pihak yang mempunyai kekuatan untuk menciptakan public opinion karena mereka mampu membuat ide dan gagasan yang pada akhirnya diakomodir oleh audien politik meskipun pada prosesnya sering terjadi pro dan kontra.

public opinion merupakan respon khalayak terhadap berbagai pesan politik yang diterima dari komunikator politik yang disampaikan melalui berbagai saluran atau media komunikasi. Dalam era media baru dan media sosial seperti saat ini, khalayak memeiliki kekuatan dan menjadi penentu dalam proses membentuk public opinion.

Baca juga: Konsep Dasar Komunikasi Politik

Dalam pembentukan public opinion, komunikator perlu memahami matriks sosial karena setiap peristiwa dan proses politik memiliki alasan serta kondisi sosial masing-masing, termasuk kondisi khalayak pesan politik. Komunikator politik dituntut untuk mampu dan peka terhadap jaringan dan kondisi sosial masyarakat karena setiap peristiwa terjadi dalam sistem sosial tententu.

Upaya membentuk public opinion dan citra positif para politikus atau komunikator politik harus berupaya memandang bahwa pesan politik apapun yang disampaikan kepada khalayak apalagi melalui media massa pasti menimbulkan efek yang positif. Pada akhirnya akan tercipta image (citra) positif bagi komunikator politik dan Lembaga politik. Artinya, komunikasi politik akan lebih efektif menciptakan dukungan public opinion dengan menyusun strategi sesuai situasi dan kondisi untuk menciptakan tujuan politik. Yakni citra positif dan dukungan publik terhadap berbagai ide, gagasan, keputusan, kebijakan dan program yang disampaikan komunikator politik.

Definisi Opini Publik

Berikut ini adalah beberapa definisi public opinion menurut beberapa ahli yang penulis sadur dari berbagai sumber:

1. Dan Nimmo (2009), menyatakan bahwa public opinion adalah penggabungan pikiran, perasaan, dan usulan warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan pemerintah yang bertanggung jawab atas ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, dan perselisihan pendapat serta bagaimana melakukannya.
2. Emory S. Bogardus (Olii, 2007), dalam The Makin Publik Opinion, mengatakan bahwa public opinion adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi dalam masyarakat demokratis.
3. Herbert Blumer (Cutlip, 2007), menyatakan opini publik adalah merupakan sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama, berhubungan dengan arah opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasi, dan dukungan sosial.
4. Leonard W. Doob (1948), dalam buku Opini Publik (Soemirat dan Yehuda, 2001) menyatakan bahwa public opinion menyangkut sikap orang-orang terhadap suatu masalah, dimana mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Doob juga menyebutkan bahwa yang membentuk opini publik adalah sikap pribadi seseorang atau kelompok yang berasal dari kelompoknya.
5. Ferdinand Tonnies (Sunarjo, 1997), menyebutkan tiga tahap opini publik dalam perkembangannya, yaitu die luftartige, die flussige, dan die feste. Fase Pertama, opini publik laksana uap yang tahap perkembangannya masih terombang-ambing mencari bentuk nyata. Tahap Kedua, opini publik mempunyai sifat-sifat seperti air yang sudah mempunyai bentu nyata, namun masih mengalir menurut saluran. Tahap Ketiga, opini publik sudah kuat dan tidak mudah berubah.

Opini publik secara umum dapat didefinisikan sebagai pandangan kolektif dari individu-individu dalam suatu masyarakat mengenai isu-isu atau kebijakan tertentu, yang terbentuk melalui proses diskusi dan interaksi sosial, serta dipengaruhi oleh sikap dan pendapat pribadi maupun kelompok. Ini mencakup dimensi intensitas, stabilitas, dukungan informasi, dan sosial, dan dapat berkembang dari tahap yang belum jelas hingga mencapai bentuk yang mantap dan stabil.

Karakteristik Opini Publik

Menurut Floyd Allport (Arifin, 2010) karakterisitik opini publik terdiri dari atas 12 hal yakni sebagai berikut:

1. Merupakan perilaku manusia individu-individu
2. Pernyataannya secara verbal
3. Melibatkan banyak individu
4. Situasi dan objeknya terkenal secara luas
5. Penting untuk orang banyak
6. Pendukungnya bersedia untuk terlibat
7. Disadari, kesadaran bahwa setiap situasi berbeda reaksinya
8. Diekspresikan, sikap atau pendapat melibatkan ekspresi
9. Pendukungnya tidak harus berada pada tempat yang sama
10. Bersifat menentang atau mendukung sesuatu, adanya pro dan kontra
11. Mengandung unsur pertentangan sebagai upaya menuju tujuan Bersama
12. Efektif untuk mencapai objectifitas dalam mencapai tujuan Bersama

Menurut Sunarjo (1997) opini publik memiliki sifat yang mencirikan proses pembentukan opini publik. Ciri dan sifat tersebut adalah:

1. Sederhana. Pesan politik yang baik adalah yang mampu mempengaruhi opini publik. Menggunakan bahasa sederhana, sehingga publik mudah paham.
2. Labil. Opini publik sangatlah cepat berubah jika terdapat pesan politik baru yang bisa lebih mudah diterima. Artinya, sifat opini publik tidaklah menetap, tetapi terbuka.
3. Afinitas. Bahasa adalah alat yang paling kuat dan mudah dalam mengkontruksi sebuah realitas. Penggunaan struktur bahasa, gaya menulis, idiom, metafora, serta huruf abjad dan cara menyajikan suatu berita politik menentukan efek yang muncul.

Dan Nimmo (2009), menyatakan bahwa public opinion mempunyai beberapa ciri yakni sebagai berikut:

1. Terdapat isi, arah, dan intensitas mengenai opini publik.
2. Terdapat kontroversi, di mana opini publik menimbulkan pro kontra
3. Mempunyai volume, opini publik membentuk dua kubu afiliasi kelompok.
4. Relative tetap untuk mengubahnya dari positif ke negative atau sebaliknya.

Pembentukan Opini Publik

George Carslake Thompson (Olii, 2007) mengemukakan bahwa proses pembentukan public opinion dalam suatu publik dalam menghadapi isu dapat menimbulkan berbagai kondisi yaitu:

1. Kelompok dapat setuju terhadap fakta yang ada ataupun boleh tidak setuju
2. Kelompok dapat berbeda dalam pikiran, tetapi boleh juga tida berbeda pandangan
3. Perbedaan yang lain bahwa antara kelompok memiliki sumber data yang berbeda

Bernard Henessy (1990) dalam buku Pendapat Umum mengemukakan 5 faktor pembentuk public opinion yaitu:

1. Presence of Issue. Adanya isu. Harus terdapat kesepakatan terhadap isu yang sedang berkembang dan menjadi pembicaraan publik.
2. Nature of Public. Adanya pengenalan kelompok dan berkepentingan terhadap isu
3. Complex of Preferences. Adanya pilihan sulit yang mengacu kepada totalitas opini para anggota masyarakat tentang suatu isu.
4. Expression of Opinion. Adanya pernyataan atau opini yang menyikapi suatu isu.
5. Number of Persons Involved. Adanya sejumlah orang yang telibat dan menaruh perhatian kepada suatu isu.

Fungsi Opini Publik

Berdasarkan karakterisitik opini publik, aktor politik sangat penting membentuk public opinion yang dapat memudahkan, memperkuat, dan mampu memelihara kekuasaan. Emory S. Bogardus (1949) menjelaskan bahwa opini publik mempunyai tiga fungsi dalam kehidupan sosial dan politik, yaitu:

1. Penguat undang-undang dan peraturan-pertauran. Tanpa dukungan pendapat umum atau public opinion undang-undang dan peraturan tidak akan efektif berjalan
2. Pendukung moral dalam masyarakat
3. Pendukung eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik

Menurut Dan Nimmo (2009) fungsi kekuatan public opinion bagi komunikator politik dan institusi politik adalah sebagai berikut:

1. Menjadi kekuatan sosial
2. Melanggengkan atau menghapuskan nilai dan norma dalam masyarakat
3. Mengancam karier sesorang, keberadaan organisasi atau lembaga perusahaan
4. Mempertahankan atau menghancurkan organisasi atau perusahaan

Public opinion mempunyai kekuatan membentuk kekuatan sosial, norma, sekaligus mampu melanggengkan atau menghapus kekuasaan. Opini publik dapat memperkuat kebijakan dan undang-undang atau peraturan. Tanpa dukungan opini publik yang kuat, komunikator politik tidak akan memapu menjalankan perundang-undangan, kebijakan, dan program yang menjadi ouput dalam sistem politik.

Sikap Individu Terhadap Opini Publik

Berkaitan dengan sikap individu dalam memahami public opinion terdapat beberapa pandangan (Grunig dan Repper, 1992), yaitu sebagai berikut:

1. Orientasi. Merupakan kecenderungan khalayak terhadap suatu pesan atas dasar pertimbangan dan kepentingan tertentu. Terdapat 3 alasan individu mempunyai orientasi tertentu dalam menyikapi isu, yaitu menyangkut masalah penilaian terhadap objek berdasarkan pengalaman dengan sumber nilai: Salience (kemenonjolan) adalah perasaan tentang suatu objek yang berasal dari pengalaman individu. Pertinence (relevansi) adalah nilai relative dari sebuah objek yang daripada objek lain berdasarkan atribut yang sama. Sikap yaitu derajat afek positif dan afek negative terhadap suatu objek psikologis.
2. Koorientasi. Membutuhkan banyak individu yang mempunyai kesamaan penilaian terhadap sebuah isu Dalam pembentukan opini publik. Koorientasi adalah keadaan individu Ketika dua atau lebih orientasi individu mengarah pada isu atau objek yang sama. Jenis koorientasi yaitu: Congruention, yaitu sejauh mana kesesuaian pandangan individu dengan perkiraan pandangan orang lain mengenai isu yang sama. Agreement, yaitu sejauh mana dua individu atau lebih memberikan evaluasi terhadap sebuah isu yang menjadi perhatian Bersama. Understanding, yaitu mengukur kemiripan definisi dari dua individu atau lebih.

Mengubah dan Membentuk Opini Publik

Rheinald kasali (2000) dalam bukunya Manajemen Publik Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, menjelaskan bahwa pembentukan public opinion dalam proses komunikasi politik mempunyai beberapa tahapan perkembangan adalah sebagai berikut:

1. Proses Waktu. Pembentukan opini publik bukanlah hal instan. Memerlukan perencanaan, pelaksanaan proses pengelolaan SDM, budgeting, media target khalayak atau publik, control dan evaluasi. Semua proses membutuhkan waktu yang sesuai dengan kebijakan dan program.
2. Cakupan (Luasnya Publik). Semakin besar jumlah khalayak dan luasnya cakupan yang kemudian menjadi publik, akan semakin baik dan berhasil dalam proses pembentukan opini publik. Jumlah publik yang besar menandakan dukungan politik yang kuat dan berhasil menciptakan citra positif bagi komunikator politik
3. Pengalaman Masa Lalu. Khalayak atau publik terikat dengan isu dan pengalaman mereka pada masa lalu. Publik cenderung mempunyai pengalaman pada isu berita yang sedang menjadi pembicaraan dan menghubungkannya dengan isu masa lalu.
4. Tokoh (Aktor Pelaku). Komunikator politik memegang peran sentral dalam membentuk opini publik. Dia merencanakan pesan komunikasi, mengelola, melaksanakan, dan mengontrolnya dengan bantuan actor komunikator politik lain agar efektif membentuk opini publik.
5. Media Massa. Media massa ataupun media sosial merupakan satu-satunya salurann atau media yang mampu menjangkau publik atau khalayak dalam jumlah yang besar, bersamaan, massif, dan terus-menerus, serta mampu melakukan penetrasi sosial terhadap khalayak mengenai sebuah isu.

Dalam proses perubahan public opinion, actor politik harus menitikberatkan pada prinsip-prinsip psikologis. Berdasarkan pengalaman, dalam proses perubahan public opinion adalah hindari perdebatan atau pertentangan terbuka, hendaknya mengemukakan fakta-fakta, dan pernyataan harus positif dan tidak menyerang kelompok manapun

Mengukur Kekuatan Opini Publik

Membentuk pendapat umum memerlukan strategi komunikasi politik yang tepat berdasarkan setting sosial dan kondisi politik yanda ada. Salah satu metodenya adalah dengan menguji dan meneliti proses pembentukan pendapat umum pada saat pra dan paska pembentukan. Cara pengujiannya dengan sebagai berikut:

1. Polling, yaitu pengumpulan suara atau pendapat masyarakat secara lisan maupun tertulis. Polling merupakan metode paling sederhana daripada metode penelitian dan pengukuran lainnya. Bisa dengan meminta pelanggan atau konsumen menjawab pertanyaan melalui berbagai media survey baik online maupun offline
2. Attitude Scales, yaitu menetapkan berapa orang yang setuju dan tidak setuju mengenai suatu masalah. Pengukuran perilaku publik dengan melakukan survei atau metode lainnya untuk mengetahui kecenderungan sikap publik terhadap isu terttentu.
3. Interview, yaitu wawancara yang bersifat umum dan terbuka. Wawanacara kepada publik terpilih berdasarkan kategori dan alasan tertentu yang dapat menghasilkan pandangan mendalam mengenai sebuah isu atau persoalan.
4. Tulisan, baik pemberitaan, opini, maupun respons dari masyarakat yang mengemukakan suatu persoalan atau isu. Dalam era media baru dan media sosial, lebih cepat mengetahui perilaku publik berdasarkan pesan balik, baik like, komentar, perdebatan mengenai sebuah isu.

Demikianlah pembahasan mengenai public opinion dalam komunikasi politik. Tak jarang berawal dari pendapat umum inilah aktor politik mampu tampil menjadi seorang pemimpin. Maka siapapun yang menguasai publik, terbuka jalan baginya untuk tampil ke depan. Tentunnya dengan citra positif, prestasi, dan kinerja yang baik melekat pada aktor politik. Semoga bermanfaat. www.himso.id